Fokus Aktual

Pilkada

Serpihan

Figur Inspiratif

Bangkalan Aktual

Sampang Aktual

Pamekasan Aktual

Sumenep Aktual

Ekspose

Rumah Literasi Sumenep Luncurkan Buku Mutiara yang Terserak

Diposting oleh: Pustaka Madura pada tanggal: 09 February 2018 |

Madura_Aktual, Sumenep; Pelaksanaan Peluncuran dan Bincang Buku; Bunga Rampai Cerita Rakyat Sumenep “Mutiara yang Terserak” diminati masyarakat. Acara yang berlangsung di aula Kominfo Sumenep cukup memberikan angin baru terhadap pengenalan kembali cerita rakyat melalui media buku. 

Acara yang diselenggarakan Rumah Literasi Sumenep ini merupakan tindak lanjut dari sayembara menulis cerita rakyat Sumenep bagi guru pada 2017 lalu.

“Buku ini terbitan Rumah Literasi Sumenep ini dapatnya harapan masyarakat, yang selama ini  kurang adanya literatur buku tentang nilai-nilai kearifan lokal dalam bentuk cerita”, ungkap Ketua Rumah Literasi Sumenep, Lilik Rosida Irmawati, Sabtu pagi tadi (10/2/2018)

Tampak hadir sebagai pembicara Set Wahedi, sastrawan dan pemerhati folkrore dan S. Heriyanto, penulis buku. Dalam acara tersebut juga dihadiri para sastrawan, sejarawan, guru dan generasi muda memadati aula yang berkapasitas dua ratus orang itu.

“Meski pada saat hari efektif sekolah sedang belangsung, namun ternyata tidak sedikit guru sebagai pribadi maupun utusan sekolahnya sempat hadir,” ujar koordinator pelaksana Yoyok Subekti.

Yoyok berharap, buku-buku ini bisa dimiliki dan dibaca khususnya kalangan muda, sehingga cerita lisan tetap bisa dipertahankan karena didalamnya banyak terkandung ajaran budi pekerti, kejujuran dan nilai-nilai kehidupan (Audi)

Hadapi Era Global, Pesantren Harus Respon Realitas

Diposting oleh: Pustaka Madura pada tanggal: 04 December 2017 |

Para santri
Madura_Aktual;  Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren baru saja menyelenggarakan Halaqah Pimpinan Pondok Pesantren di Kudus, Jawa Tengah. Salah satu pesan dari Halaqah tersebut, pesantren harus bisa menyesuaikan diri dengan zaman.

Menurut pandangan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dari Kementerian Agama, Kamaruddin Amin, pesantren harus tetap bisa mempertahankan kekhasannya dan keunggulannya. Dua hal ini harus dipertahankan, dijaga dan dirawat oleh pesantren.

"Tetapi tentu era globalisasi, tantangan teknologi informasi meniscayakan pesantren untuk bisa melakukan adaptasi, melakukan respon terhadap perkembangan zaman," kata Kamaruddin kepada media, Senin (4/12).

Karena itu pesantren harus paham tentang perubahan sosial dan kemajuan teknologi informasi di setiap zamannya. Jadi tidak boleh lagi pesantren membatasi diri hanya pada tradisi yang selama ini dikembangkan.

Menurutnya, pesantren harus terbuka. Pesantren juga harus bisa menerima dan merespon realitas perubahan sosial yang begitu cepat. Jadi santri yang belajar di pesantren disamping harus mendalami ilmu-ilmu keagamaan dan Keislaman, juga harus belajar tentang teknologi informasi.

"Juga belajar tentang realitas kehidupan masyarakat global, supaya pesantren bisa memberi respon, bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman," ujarnya.

Dikatakan Kamaruddin,pesantren bisa terus berkontribusi untuk bangsa. Juga bisa terus memberi sumbangan dan pikiran terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia di zaman sekarang. (republika.co.id)

Dinilai Kinerja Buruk, Kepala DKPP Sumenep Diminta Mundur

Diposting oleh: Pustaka Madura pada tanggal: |

Madura_Aktual, Sumenep; Komisi II DPRD Sumenep, Jawa Timur menyebut sebaiknya Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) setempat mundur jabatannya, hal ini lantaran dinilai kinerjanya buruk. Sejak awal tahun anggaran hingga akhir anggaran tahun 2017, DKPP tidak merealisasikan anggaran sebesar Rp 5,3 miliar untuk hibah dan Bantuan Sosial (Bansos),”

Tidak hanya itu saja, Kepala DKPP Sumenep ini juga tidak memenuhi panggilan dari Komisi II DPRD setempat saat akan mempertanyakan realisasi anggaran di Dinasnya. Akibatnya, Komisi II DPRD Sumenep langsung meminta Pemerintah Daerah akan segera mengganti Kepala DKPP.

“Saya kira, kinerja Kepala DKPP ini sudah sangat buruk. Jadi kami (Komisi II DPRD Sumenep, red) memberikan dua opsi pada Kepala DKPP,” Ia menerangkan, dua opsi tersebut yakni segera merealisasikan anggaran Rp 5,3 miliar tersebut ke masyarakat atau sebaiknya mundur dari jabatannya. Sebab dengan kinerjanya yang sangat buruk tersebut, telah dianggap merugikan masyarakat,” ujar Ketua Komisi II DPRD Sumenep, Nurus Salam, Senin (4/12).

“Seharusnya masyarakat sudah menerima Bantuan Sosial dan Hibah yang total anggarannya sebesar Rp 5,3 miliar tersebut. Namun karena kinerja kepala DKPP buruk, ya masyarakat hanya bisa berharap,” tandasnya.

Lanjut Politisi Partai Gerindra Sumenep ini, sebaiknya Bupati segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas di setiap OPD, khususnya Kepala DKPP yang sudah dinilai tidak amanah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

“Bupati harus ganti Kepala Dinas yang kinerjanya buruk, seperti Kepala DKPP. Sehingga menjadi sampel bagi Kepala Dinas lainnya agar kinerjanya menjadi lebih baik, jika terus dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan akan ditiru Kepala OPD lainnya,” tukasnya.

Sementara, Plt Sekda Kabupaten Sumenep, R. Idris mengatakan, masalah minimnya realisasi anggaran di DKPP, pihaknya sudah mengingatkan jauh sebelumnya. Namun ternyata hingga saat ini masih tetap minim.

“Sudah jauh sebelumnya, kami mengingatkan masalah realisasi anggaran di DKPP. Tapi faktanya masih minim dalam realisasinya,” katanya dengan singkat kepada sejumlah awak media. (sumber: News Satu,)

Rumah Literasi Sumenep Adakan Sarasehan Literasi

Diposting oleh: Pustaka Madura pada tanggal: 21 November 2017 |

Lilik Rosida Irmawati
Madura_Aktual, Sumenep; Rumah Literasi Sumenep bekerjasama STKP PGRI Sumenep menyelenggarakan Sarasehan “Penguatan dan Pengembangan Literasi di Kabupaten Sumenep” Sabtu, 25 Novemner 2017 pagi.

Sarasehan yang akan menghadirkan pembicara Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd, seorang pakar literasi dan guru besar Universitas Negeri Malang, juga dikenal sastrawan- budayawan ini di tempatkan di Graha STKIP PGRI Sumenep, dan akan dikuti para praktisi guru, dosen, mahasiswa, pustakawan, komunitas dan kalangan profesi.

Ketua Rumah Literasi Sumenep, Lilik Rosida Irmawati menyebutkan  selama ini gerakan literasi masih dipahami sebagai gerakan di sekolah, yang akrab dikenal Gerakan Literasi Sekolah (GLS). “Padahal sebenarnya gerakan literasi telah mengarah pada tataran lebih luas lagi dan dibutuhkan oleh semua aktifitas masyarakat”, ujarnya.

Lilik salah seorang guru dan juga berprofesi sebagai penulis itu berharap nantinya hasil sarasehan dapat memberi impek terhadap fenomena gerakan literasi di Sumenep.

“Pemahan literasi harus dikuatkan dan dikembangkan, karena dengan gerakan literasi ini masyarakat terdorong untuk berpacu lagi memanfaatkan media yang ada sebagai sumber keilmuan,’ tutur istri budayawan Syaf Anton Wr  (audi)



Potensi Konflik Pilkada Serentak 2018 Lebih menghawatirkan

Diposting oleh: Pustaka Madura pada tanggal: 07 November 2017 |

Madura_Aktual, Jakarta;  Tugas pengamanan yang lebih berat tampaknya menunggu di pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018. Pasalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) memprediksi potensi konflik dalam penyelenggaraan Pilkada 2018 bakal lebih besar dari pelaksanaan sebelumnya.

Ketua KPU Arief Budiman menilai ada beberapa faktor yang menyebabkan potensi konflik meningkat pada Pilkada serentak 2018. Di antaranya terkait waktunya berdekatan dengan pemilihan umum tahun 2019, banyaknya daerah yang menggelar pilkada, banyaknya pemilih, serta tingginya anggaran.

"Potensi konflik selama pilkada 2018 bagi kami (KPU) sepertinya tinggi, karena pertarungan di 2018 ini melibatkan paling banyak hal," kata Arief di gedung KPU Jakarta, Selasa (7/11).

Kekhawatiran Arief cukup beralasan. Sebab pelaksanaan pilkada serentak yang dijadwalkan berlangsung Juni 2018 diikuti oleh 171 daerah, yakni terdiri atas 17 provinsi dan 154 kabupaten dan kota ini bersamaan dengan tahapan persiapan pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden di 2019.

Keadaan ini tentunya jadi pekerjaan rumah besar bagi penyelenggara pemilu di daerah karena bekerja ekstra untuk pelaksanaan pilkada dan persiapan Pemilu 2019.
Selain itu, jumlah pemilih pilkada yang hampir menyerupai jumlah pemilih nasional juga menjadi faktor potensi konflik di daerah tinggi.

"Jumlah pemilih di pilkada 2018 ada 158 juta, yang artinya itu 80 persen dari total pemilih nasional di 2019 yang mencapai 197 juta pemilih. Hal itu yang kemudian membuat kami memiliki banyak catatan di pilkada," tambahnya.

Terkait potensi konflik selama pilkada, pemerintah telah bekerja sama dengan lembaga penyelenggara, KPU dan Bawaslu untuk memetakan kerawanan pemilu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan Pemerintah bersama dengan lembaga penyelenggara pemilu telah memetakan kerawanan pemilu, khususnya di wilayah Papua dan Papua Barat.

"Saat ini, kami memang fokus pada Papua. Kami sempurnakan sistem noken itu bagaimana. Juga dengan pengalaman kemarin, suhu politik di Papua itu selalu memanas tatkala menjelang pilkada dan pemilu," kata Wiranto.

Dia mengatakan pihaknya bersama KPU dan Bawaslu telah berkoordinasi untuk mempersiapkan langkah-langkah kewaspadaan guna menetralkan jika terjadi eskalasi kericuhan selama Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. (Nofanolo Zagoto/sumber: http://validnews.co)
Jurnalisme Warga

Budaya Madura

Lihat seluruh kategori Budaya Madura»

Wisata Madura

Lihat seluruh kategori Wisata Madura»

Dunia Wanita

Lihat seluruh kategori Dunia Wanita»

Hidup Sehat

Lihat seluruh kategori Hidup Sehat»

Akar Rumput

Lihat seluruh kategori Akar Rumput»

Kiat Kreatif

Lihat seluruh kategori Kiat Kreatif»
close
Banner iklan disini